KEADILAN SOSIAL PRASYARAT PERDAMAIAN ABADI

UTUSAN KHUSUS PRESIDEN RI
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KEY NOTE SPEECH

 KEADILAN SOSIAL PRASYARAT PERDAMAIAN ABADI[1]

Excellency  Gubernur Aceh yang saya hormati,

Sidang Majelis MUSRENBANG yang saya muliakan,

 Syukur, syukur, syukur  kehadirat Illahi Rabbi berada dalam majelis yang bernurani ini. Ini adalah kali ketiga  Saya berada di gedung ini setelah sebelumnya sebagai Direktur Eksekutif Partnership for Governance Reform in Indonesia menyerahkan dana untuk menopang penyusunan UU Otonomi Aceh, dan Saya hadir disini menyaksikan senior saya Excellency dr Zaini Abdullah dilantik menjadi Gubernur  Aceh.

 Excellency Gubernur dan Sidang Majelis MUSRENBANG yang Saya muliakan, Kita semua maklum  bahwa sejarah bangsa menjadi semakin tidak adil dan selalu terlambat dalam berbagai matra kehidupan disebabkan oleh dominasi paradigma yang berkiblat pada “keutamaan laju pertumbuhan artinya pertumbuhan didasarkan pada tiga pilar yaitu globalisasi, kemajuan teknologi, dan reformasi pro-pasar. Sebagai akibatnya , jelang 68 tahun setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia, ternyata hampir separuh saudara kita masih belum kunjung merdeka (48% berpendapatan lebih rendah dari $2/hari). Transformasi struktural yang semu menciptakan kaum marginal di perkotaan yang digusur derita dari perdesaan, bukan kaum nelayan dan petani mandiri yang naik-kelas menjadi cikal-bakal kelas menengah yang tangguh. Sumpah ber-Tanah-Air Satu seakan dinafikan oleh sentralisasi dan konsentrasi yang menghasilkan  kesenjangan sosial yang semakin berjarak dan disparitas antara Jakarta dengan daerah-daerah seperti Maluku, Kalimantan,  Papua, danAceh.

Kita kemudian berpaling ke desentralisasi dan otonomi daerah dengan maksud mendekatkan pelayanan ke masyarakat dan harapan akan lebih berpihak, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, rakyat semakin marginal hidupnya. Kondisi masyarakat dari hari kehari semakin tidak berdaya berjuang hidup meraih asa bangsa. Rakyat kita hanya menjadi penyumbang pajak Negara sementara di banyak kasus Anggaran belanja dibajak oleh elit dan birokrat untuk kepentingan mereka semata; kini banyak kabupaten/kota yang belanja aparatnya mencapai 70% dari APBD. Bila sudah demikian, apa lagi yang tersisa untuk rakyat?

 Sidang Majelis MUSRENBANG yang Saya hormati,

 Dunia saat ini menghadapi Tripetaka yang harus segera dicarikan solusinya secara tepat dan komprehensif. Pertama, habisnya sistem finansial di Amerika Serikat dan Eropa (financial melt down). Kedua, lonjakan harga pangan dan energi yang berlangsung sangat cepat. Ketiga, pemanasan global yang menyebabkan berbagai belahan dunia mengalami cuaca ekstrim. Tripetaka tersebut belum berhasil dijawab berbagai forum dan kerja sama global maupun regional. Lihat saja kelompok negara G8 maupun kelompok negara G20 belum berhasil memberikan suatu jawaban untuk merekonstruksi sistem finansial dunia saat ini. Kota Rio de Janeiro, Brasil, 20 tahun lalu menjadi saksi sejarah atas KTT Bumi yang menghasilkan komitmen negara-negara maju untuk menyisihkan 0.7 persen GDP guna membantu Negara berkembang melestarikan lingkungan hidup.  Tahun lalu, Rio menyaksikan  bahwa hasilnya lebih buruk dari pertemuan 20 tahun yang lalu. Bayangkan Kyoto Protokol saat ini tanpa Jepang. Ini sangat aneh, demikian juga dengan  Doha Round (Putaran Doha) yang gagal mencegah ancaman krisis pangan dan menentukan kepastian harga pangan dunia. Kita juga menjadi bagian  dari geliat pasar global tanpa menemu-kenali kemampuan kita dan atau bersandar atas  kekuatan diri kita sendiri. Akibatnya kita kini seakan tidak berdaya menghadapi gempuran pemain global. Pasar domestik kita yang sangat besar menjadi ajang permainan berbagai negara, yang jauh maupun yang dekat. Tanah air yang subur dibanjiri produk asing mulai dari buah-buahan yang seharusnya bisa kita produksi sendiri hingga barang-barang super-mewah.

 Itu artinya, kita tidak saja menjadi konsumen pasar global, kita juga sekaligus menjadi penebar benih ekonomi pasar, maka masyarakat pasarlah yang kita tuai. Sebuah masyarakat yang mereduksi segala hubungan antara sesama menjadi transaksi finansial semata. Seakan segala nilai kesolehan, nurani keberpihakan dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang dikhotbahkan para ulama, maupun nilai kebajikan yang disampaikan oleh para cerdik-pandai di bangku kuliah sudah hampa makna.

  Sidang Majelis MUSRENBANG yang saya muliakan

 Bagi Aceh, Allah telah memberikan sebuah rahmatNya dengan status daerah khusus dan istimewa setelah  Excellency  Gubernur bersama Yang Mulia Wali Nanggroe menandatangani Nota Kesepahaman Perdamaian di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Marilah kita gunakan nurani dan daya asa kita sebagai orang beriman untuk berbenah dan bangkit melawan kezaliman global. Cukup sudah sekian ratus ribu saudara-saudara kita syahid dalam perjuangan melawan ketidak-adilan ini. Saatnya kita buktikan pada bangsa dan dunia  bahwa perjuangan kita dulu menjadi sebuah karya nyata dengan bangkitnya Aceh sebagai negeri yang pemerintahnya amanah, lebih berpihak pada rakyatnya, membangun keadilan social-politik untuk seluruh rakyat , sehingga  rakyatnya hidup sejahtera, bermartabat dalam rasa damai yang abadi.

 Aceh harus menjadi contoh dalam mengurai benang kusut pembangunan bangsa secara bermartabat, sekalipun kita diperhadapkan dengan masalah mendasar bangsa yakni KORUPSI. Jika dahulu Islam masuk dari Aceh menjadi cahaya keimanan bagi umat dalam membebaskan diri dari kezaliman, maka kini dari bumi Aceh kita bangkit melawan KETIDAK-ADILAN dengan membangun Aceh Baru demi masa depan yang jauh lebih berkepribadian dan berkeadilan. Setidaknya ada tiga pertanyaan kunci dan atau tantangan yang harus dijawab oleh Pemerintah Aceh untuk merakit masa depan yang sejahtera; (1) Bagaimana menjadikan Pertumbuhan Ekonomi Aceh berbasis pada produktivitas ekonomi rakyat secara adil dan berkelanjutan? [naik kelasnya kaum petani, buruh, nelayan,  peternak, dan UKM] (2) Bagaimana menciptakan iklim investasi pembangunan ekonomi Aceh agar menjadi stimulus penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat yang tidak lagi bertumpu pada state budget semata; dan (3) Bagaimana menciptakan sinergisitas dan kemitraan strategis pelaku ekonomi,Pemerintah Daerah, dan rakyat Aceh sehingga menjadi roda penggerak utama Pembangunan yang berkelanjutan ?

 Menyadari sejarah, budaya, dan semangat juang rakyat Aceh melawan KETIDAK-ADILAN selama ini, saya mengajukan paradigma baru dengan orientasi pembangunan pertumbuhan ekonomi yang tercipta melalui keadilan ekonomi (growth through equity), sedangkan strategi pembangunannya  kita sebut “People-Driven Development”. Ini sejalan dengan Visi dan Misi Peminpin Pemerintahan Aceh saat ini.

 Apa sebenarnya yang dimaksud dengan strategi  “people driven development” ini? Segala kebijakan yang kita susun, kelembagaan yang kita bangun, teknologi yang kita rakit ataupun ambil-alih, haruslah ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan rakyat. Selama ini para elit menafikan kemampuan rakyat dengan hanya mendengung-dengungkan kebutuhan utamanya (basic needs). Krisis ekonomi 1998 sudah memberikan bukti nyata kemampuan rakyat kecil untuk bertahan dan tumbuh tatkala seluruh sektor yang disebut “modern” itu luluh lantak. Inilah momentum baik bagi Aceh untuk membuktikan perjuangan selama ini adalah merebut hak-hak atas keadilan sosial secara bermartabat dan berkelanjutan.

   Bagaimana cara menerapkannya? Diawali dengan menemu-kenali kebutuhan dan kemampuan rakyat secara jernih melalui serangkaian diskursus setara. Kemudian, bermitra dengan rakyat (private-public-people partnership), kita merakit tangga pembangunan ekonomi Aceh secara adil dan bermartabat.   Secara singkat dapat diungkapkan bahwa anak tangga pertama adalah kecukupan pangan dan gizi sebagai landasan manusia Aceh yang berkualitas; dengan kekuatan Aceh saat ini sebagai pemerintahan yang khusus dan istimewa dapatlah meningkatkan pendapatan rakyat, sehingga mereka bisa naik ke anak tangga kedua; Pelayanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau yang sudah diupayakan selama ini harus menjadi investasi masa depan rakyat Aceh. Berbekal pada kualitas gizi dan kesehatan yang memadai membawa rakyat Aceh naik ke anak tangga ketiga, yaitu sistem pendidikan yang menjawab tantangan lokal, inilah menjadi pijakan membangun insan al khamil. Agar dapat meraih tempat yang terhormat  di antara sesama anak bangsa, maka anak-tangga keempat adalah infrastruktur dan kelembagaan yang mensenyawakan kehidupan gampong/perdesaan dengan perekonomian Aceh, nasional dan internasional.

 Diperlukan terobosan berani dari seorang Pemimpin, dan saya percaya Excellency Gubernur Aceh mampu merestrukturisasi pemanfaatan aset-aset ekonomi produktif yang ada di Aceh. Dapat saya sarankan melalui majelis yang mulia ini, lakukan reforma agraria sebagai jaminan bagi seluruh rakyat Aceh khususnya kaum petani, nelayan dan para pelaku usaha ekonomi rakyat untuk mendapatkan keadilan dalam memiliki dan memanfaatkan aset-aset kekayaan alam yang produktif. Mungkin yang paling bijaksana adalah memulai dengan mengulurkan tangan kepada korban konflik kekerasan, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Sudah cukup lama kita hanya menyiasati ketidak-adilan, kini sudah saatnya kita berani berjuang untuk mewujudkan keadilan itu sendiri.

 Apakah kita akan dapat berhasil?  Contoh Bangsa besar yang melandaskan pembangunannya atas paradigma keadilan dan keberpihakan adalah Cina dan India.  Dalam skala yang jauh lebih kecil ada Taiwan dan Malaysia.  Ciri mereka adalah memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Mereka menempuh jalan berbeda, tetapi pada intinya mereka berhasil membangun tatanan masyarakat yang berdaya-saing tinggi. Dicapai secara bertahap, melalui kebijakan pendidikan, infrastruktur ekonomi, teknologi dan sosial, serta pembentukan modal yang serasi. Mereka memanfaatkan pasar, tetapi mengadakan liberalisasi tatkala masyarakatnya sudah benar-benar siap.  Pemerintahannya menopang pasar sedemikian rupa sehingga mampu beperan menyebarkan manfaat secara adil. Keempat Bangsa ini mengutamakan peningkatan produktivitas petani, nelayan dan kaum pekerja professional pada tahap awal.  Naik berjenjang, sehingga kini mampu menyaingi produsen teknologi di Barat. Jika Aceh memulainya saat ini, maka 2020 Aceh akan menjadi pelopor pembangunan ekonomi bangsa yang berbasiskan nilai-nilai KEADILAN-SOSIAL dan KEMARTABATAN BANGSA.

 Dalam kaitan ini perlu kita sadari bahwa hanya kepemimpinan yang memiliki kebersihan hati dan kecintaan pada rakyat yang bisa mengimplementasikan paradigma people-driven development. Dan saya percaya itu ada di dalam diri Pemimpin Aceh saat ini, di mana saya melihat seluruh Pemimpin  Aceh mulai Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Nanggroe, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Para Geuchik Gampong, Para Ulama dan Cerdik Pandai memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan paradigma yang saya tawarkan ini.

 Pada bagian akhir perkenankan saya menegaskan bahwa salah satu tugas saya selaku Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan yakni “memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program utama di daerah”. Dengan meletakkan Penanggulangan Kemiskinan sebagai prioritas pembangunan, Pemeritah Aceh dapat menjadi contoh baik bagi pemerintah seluruh Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan atau melawan KETIDAK-ADILAN. Untuk itu pula pada kesempatan yang baik ini marilah kita menjalin kemitraan setara dengan segenap elemen masyarakat  untuk membangun kembali kejayaan Aceh.

 Itu artinya, bahwa masa depan Aceh dapat kita tentukan sendiri, dengan keistimewaan dan kekhususan sebagaimana dituangkan dalam UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan strategi  people-driven development, kita laksanakan pembangunan mencakup semua matra, yang didasarkan atas kebutuhan dan kemampuan rakyat banyak. Kita mulai dari mereka yang paling lemah di seluruh pelosok Aceh. Hanya dengan demikianlah kita akan dapat mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh, yang dicirikan oleh terwujudnya TRISAKTI, yaitu:  Berdikari dalam bidang ekonomi, Berdaulat dalam bidang politik, dan Berkeperibadian dalam bidang kebudayaan.  Inilah warisan yang akan kita teruskan kepada anak cucu nantinya.

MERDEKA!

http://www.hsdillon.com//blog-bangsa/id/detail/93


[1] Disampaikan pada MUSRENBANG Aceh 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s