HS Dillon: Raskin Hak Warga Miskin

Utusan khusus presiden penanggulangan kemiskinan HS Dillon, didampingi Bupati Aceh Tengah, Ir H Nasaruddin MM, Rabu (10/4) melakukan pertemuan dengan para pejabat dan tokoh masyarakat setempat.

TAKENGON – Utusan khusus presiden urusan penanggulangan kemiskinan, HS Dillon, menegaskan, beras miskin (raskin) bukan merupakan salah satu upaya untuka alat mengurangi kemiskinan. Raskin hany untuk membantu meringankan beban derita warga miskin yang ada di seluruh Indonesia.
Hal itu diungkapkan HS Dillon, ketika melakukan pertemuan dengan para pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Tengah dan tokoh masyarakat di oproom Setdakab, Rabu (10/4). “Raskin merupakan hak warga miskin, jadi tidak boleh dibagi-bagikan berdasarkan keinginan aparat desa, karena data penerimanya sudah ada berdasarkan data BPS,” tegas HS Dillon.
Dillon mengungkapkan pengentasan kemiskinan menyebar ke berbagai hal, sehingga tidak fokus ke satu persoalan. Di samping masalah raskin, HS Dillon, juga menyinggung soal upaya membangun daerah, melalu kemampuan menemukan peluang dan diskursus setara dengan rakyat kecil.
“Tak perlu orang sangat pintar atau sumber daya yang sangat besar untuk membangun daerah. Tapi yang terpenting, seorang pemimpin memiliki kemauan untuk mendengar aspirasi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.
Pertemuan yang diwarnai dengan tanya jawab dari kalangan pejabat pembkab Aceh Tengah, serta sejumlah masyarakat, terkait dengan beberapa permasalahan seperti raskin, pertanian, termasuk masalahan pajak. HS Dillon menjawab bahwa semua persoalan yang ada akan ditampung, tetapi dirinya tidak punya wewenang, hanya saja berjanji akan menyampaikan kepada para menteri.
Sebelumnya, Bupati Aceh Tengah, Ir H Nasaruddin, mengatakan, setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Dia menjelaskan minimnya infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama sulitnya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.
“Misalnya, masih ada jalan berstatus nasional maupun jalan provinsi yang kondisinya perlu mendapat perhatian serius, karena berhubungan dengan sentra produksi pertanian masyarakat”, jelas Nasaruddin. Dia  menambahkan selain infrastruktur, permasalahan lain yang berdampak signifikan bagi pemberdayaan masyarakat, terkait dengan regulasi kehutanan.
Dijelaskan, hanya 21 persen dari wilayah kabupaten berhawa sejuk itu berstatus sebagai areal produktif atau pemukiman dan lainnya, seperti

lahan pertanian, perkebunan kopi atau peternakan. “Sedangkan sisanya, sebanyak 79 persen wilayah Aceh Tengah berupa kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan tanaman industri yang tidak bisa digarap atau dimiliki masyarakat,” pungkas Nasaruddin.

http://www.hsdillon.com//blog-bangsa/id/detail/94

http://aceh.tribunnews.com/2013/04/11/hs-dillon-raskin-hak-warga-miskin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s